Pemerintah Aceh Dirikan BUMD Baru

Banda Aceh ( Berita ) : Pemerintah Aceh, tengah mendirikan satu perusahaan baru untuk bidang ekspor komoditas unggulan transnasional, PT. Aceh Trading Company (ATC).
Pemerintah Aceh telah membentuk tim panitia pendiri ATC dengan keputusan Gubernur Aceh nomor 536/573/2008 tanggal 24 September 2008 lalu. Tim tersebut bertugas mengatur komposisi modal yang dibagi dari setiap kabupaten atau kota di Aceh.

“Untuk mengumpulkan modal sebesar Rp100 miliar, Aceh Trading Company akan melakukan pembagian dari pemerintah kabupaten atau kota serta pihak swasta,” kata Kepala Biro Ekonomi Muhammad di kantor Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, Senin [24/11] .
Dia mengatakan, panitia pendiri ATC akan membuat rekening baru di bank umum untuk menampung penempatan modal, dengan komposisi saham 70 persen milik pemerintah dan sisanya 30 persen milik swasta.
“Masing-masing pemerintah daerah menyetor dana awal Rp17,5 miliar, sedangkan pihak swasta Rp7,5 miliar. Lima daerah sudah mengalokasikan modal,” ungkap Muhammad.
Ekonom dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Djakfar Ahmad, khawatir ATC akan bernasib sama dengan empat badan usaha yang sudah lebih dulu ada, yakni Perusahaan Dagang Genap Mufakat, Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim. “Susah membangun BUMD, karena citranya sudah terlanjur jelek,” katanya.
Aceh Trading Company didirikan berdasarkan kesepakatan yang dicapai pemerintah daerah dan para pengusaha dalam pertemuan yang digelar di Takengon, Aceh Tengah, akhir Desember 2007 lalu. Perusahaan ini akan menjadi payung bagi kegiatan ekspor komoditas unggulan Aceh, yang selama ini dilakukan terpisah di masing-masing daerah. ( ant )
>> sumber www.beritasore.com

Wali Nanggroe Saat Di Wilayah Pasé.

Tampak Sejumlah Anggota GAM/KPA sedang berfose Dengan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Tgk. Hasan Muhammad Ditiro
di Pendapa Bupati Aceh Utara


Ribuan warga Utara dan Kota Lhokseumawe (wilayah Pasé) serta anggota GAM/KPA dan simpatisan Partai Aceh tumpah di Lapangan Hiraq Lhokseumawe untuk menyambut kedatangan Wali Nanggroe Tgk Hasan Muhammad Di Tiro, Sabtu (18/10), sekitar pukul 16.25 WIB.

Warga sudah berkumpul di Lapangan Hiraq, Kota Lhokseumawe, pada pukul 12.00 WIB. Mereka datang dari 27 kecamatan di Aceh Utara dan empat kecamatan di Kota Lhokseumawe.


Pasukan pengaman dari mantan kombatan wilayah Pasee Aceh Utara siap siaga di gerbang masuk, namun mobil yang membawa deklarator GAM itu tidak masuk lewat gerbang yang tersedia, melainkan masuk lewat pagar tali yang dibuat panitia untuk membatasi massa.

Meliht kondisi itu, pasukan pengawal yang sudah berdiri rapi kocar-kacir mengambil posisi lain.

Di atas pentas Dr. Hasan Tiro duduk berdampingan dengan mantan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud dan Dr Zaini Abdullah, Bupati Aceh Utara Ilyas A Hamid, serta sejumlah petinggi GAM lainnya.

Setelah berbagai kata sambutan, mulai dari alim ulama, dan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), Wali bangkit dengan dipapah Malik Mahmud dan Dr Zaini menuju podium. "Assalamualaikum, lon katroeh sajan droneh," kata Wali dengan suara terputus-putus. Kelanjutan dari pidato Wali dilanjutkan oleh Malik Mahmud.

Wali juga mendapatkan pengawalan ketat dari ratusan anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Pase, serta dibantu oleh anggota Polri dan TNI. Wali Nanggroe bersama rombongan melambaikan tangan kepada ribuan warga dan langsung disambut oleh panitia penyambutan jajaran KPA Wilayah Pase.

Malik Mahmud memuji beberapa negara Eropa dan Asia atas kesuksesan mendukung perdamaian di Aceh, serta mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla atas komitmen perdamaian.

Dari itu, kata Malik, para pihak yang tidak senang dengan perdamaian Aceh, agar dapat berpikir dengan baik dan mendukungnya, karena dengan perdamaian bisa memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Aceh.

Sebelumnya, penyambutan Wali dilakukan di Kabupaten Bireuen. Para siswa sejumlah sekolah yang berada dalam lintasan perjalanan rombongan berdiri di pinggir jalan dan melambaikan tangan.

Acara pertemuan dengan ribuan masyarakat dari pukul 16.25 WIB hingga pukul 17.30 WIB. Rombongan ke Pendapa Bupati Aceh Utara, kemudian meneruskan perjalanan ke Peureulak Aceh Timur.

SE CUIL TENTANG OBAMA

Meski namanya baru dikenal publik Amerika Serikat (AS) sekitar 2 tahun lalu, namun kehadirannya sudah mampu menandingi pesaing lainnya dalam kancah kandidat presiden AS. Barack Obama dikenal sebagai seorang sosok politisi yang senang berkomunikasi baik langsung maupun tidak dengan warga AS. Beliau seringkali menuangkan isi pikiran, pendapat serta ide-ide barunya yang dikemas dalam sebuah audiofile podcasting yang selalu bisa diakses oleh publik di seluruh dunia. Suaranya yang bersahaja dan ramah mengesankan seolah-olah beliau sedang berbicara langsung secara personal kepada para pendengarnya. Hal ini tentunya patut dijadikan sebuah keuntungan yang belum tentu dimiliki oleh setiap politisi dimanapun.


Baru-baru ini, Obama juga menggelar sebuah orasi, sebuah kegiatan yang sering beliau lakukan dan berorasi memang suatu kehandalan yang dimilikinya. Orasinya kali ini dilakukan di sebuah taman di Nevada pada waktu siang hari. Walaupun teriknya matahari terasa sungguh menyengat siang itu, namun tidak ada satu orang pun yang malah sibuk mencari tempat teduh di taman tersebut. Semua pengunjung taman tampak terkesima dengan orasi yang disampaikan Obama siang itu. Tidak ada satupun kandidat presiden AS lainnya yang mampu mengumpulkan begitu banyak orang yang bersemangat ingin mendengarkan orasi seorang politisi. Beberapa pengunjung yakin bahwa ”dialah orang yang ditunggu-tunggu Amerika”. Salah seorang pengunjung taman yang kebetulan juga seorang penggemar Obama, Michelle, pernah menuliskan pesan di situs web-nya Obama. Pesannya adalah bahwa ia berharap akan ada peraturan yang menyulitkan orang-orang yang berpenyakit mental dalam memperoleh/membeli senapan. Tidak lama kemudian, Obama membuat usulan yang sama persis. Michelle beranggapan bahwa usulan yang dibuatnyalah yang menginspirasi Obama. Namun orang lain beranggapan bahwa usulan Obama semata hanya karena kasus penembak yang membunuh 32 orang di Virginia beberapa waktu lalu.
Siapakah Obama sebenarnya? Ia mengaku dirinya adalah anak dari ayahnya yang berdarah Kenya yang kesehariannya menggembala kambing. Suatu masa, ayahnya mendapat beasiswa untuk belajar di AS, dimana ia akhirnya menikah dengan seorang wanita berkulit putih dari Kansas. Walaupun orang tuanya tidak kaya, tapi mereka berhasil menyekolahkan anaknya di Harvard.
Sekarang ini, mungkin kulit hitamnya bisa membantu posisinya dalam pemilu presiden nanti. Beberapa generasi lalu, hal ini justru akan merugikan dan bahkan fatal bagi dirinya. Namun kini, masyarakat kulit putih AS justru menilai hal ini sebagai tanda optimistik dari fron rasial. Banyak diantara mereka akan memilih presiden berkulit hitam dan menunjukkan pada dunia, dan diri mereka sendiri, bahwa kulit hitam bukanlah pecundang. Beberapa juga berpendapat bahwa, ”Saatnya telah tiba. Sejauh ini hanya ada pria kulit putih dari kalangan kelas atas.”
Keadaan sekarang ini tentunya merupakan sebuah kesempatan dan keuntungan yang harus diraih oleh Obama. Meski beberapa masyarakat kulit hitam masih meragukan posisi Obama “di kalangan kulit hitam”, karena nenek moyangnya tidak dibawa ke AS sebagai budak dan beliau juga tidak memegang peran dalam gerakan memperjuangkan hak-hak sipil. Menanggapi ini, Obama berkata bahwa dirinya telah banyak berjuang melawan isu rasial. Dalam otobiografinya, beliau ingat akan masa kecilnya dimana seorang kulit hitam telah disiksa dengan menggunakan racun kimia untuk memutihkan kulitnya. Beliau juga pernah menonjok seseorang yang menghinanya dan mengejeknya. Namun sebagai seorang yang berpikiran secara dewasa, dirinya memilih untuk menempuh jalan konsiliasi dibanding konflik.
Meski demikian, mampukah karisma Obama memenangkan dirinya dalam nominasi presiden nantinya? Menurut jajak pendapat, mungkin tidak. Obama tetap belum bisa menyamakan kedudukan dengan organisasinya Hillary Clinton. Obama masih tertinggal sekitar 10 poin di jajak pendapat nasional. Namun, Obama berhasil menggalang dana lebih besar daripada Clinton pada kwartal pertama tahun ini. Jajak pendapat lainnya mengatakan bahwa Obama memiliki kesempatan yang lebih baik dibanding Clinton dalam mengalahkan kandidat papan atas dari Partai Republik, seperti Rudy Giuliani dan John McCain. Jelas, Obama tetap harus dianggap sebagai kandidat yang berpotensi.
Posisinya mengenai perang Irak sangat jelas. Sedikit berbeda dari lawan utamanya, sejak awal, Obama jelas mengatakan tidak setuju dengan perang Irak. Berbicara mengenai kebijakan luar negeri, dirinya bersikap ambisius dan idealistik. Secara gamblang beliau berkata bahwa posisi sebagai pemimpin bagi dunia bebas ini terbuka lebar dan dia ingin menempati posisi tersebut. Obama ingin bekerja dengan Rusia untuk mengamankan bahan-bahan nuklir, pada saat bersamaan mendorong demokrasi dan transparansi di sana. Beliau juga ingin memperkuat NATO, membangun aliansi baru di Asia, menghentikan genosida di Darfur, memperjuangkan perdamaian di Timur Tengah, dan membantu negara-negara miskin membangun ekonomi pasar yang berfungsi. Obama tidak berbicara banyak mengenai ekonomi. Ia hanya ingin mengalokasikan dana yang lebih besar untuk sekolah, subsidi kesehatan, dan kepentingan veteran

Australia Menanti Datangnya Hari Eksekusi Amrozy Cs

Australia kini menanti datangnya hari pelaksanaan eksekusi terhadap Amrozy bin H. Nurhasyim, Ali Ghufron, dan Imam Samudera, tiga terpidana mati yang ikut bertanggung jawab atas tewasnya 202 orang, termasuk 88 orang warga negara Australia, dalam insiden Bom Bali pada 12 Oktober 2002.

Penantian publik Australia, khususnya mereka yang kehilangan anak dan sanak saudara dalam serangan teror kelompok Amrozy cs, itu terekam dalam pemberitaan berbagai media cetak dan elektronika utama di negara itu pada Kamis dan Jumat.

Di antara media Australia yang memberikan ruang bagi opini dan harapan keluarga korban Bom Bali 2002, serta perkembangan terkini masalah Amrozy cs itu adalah televisi "SBS", "Channel Seven" (Saluran Tujuh), "ABC", "Herald Sun", "Sydney Morning Herald", "The Australian", "AAP" dan "The Canberra Times".

Mengutip berbagai sumber, media Australia itu pada umumnya yakin eksekusi terhadap Amrozy, Ghufron, dan Imam Samudera sudah semakin dekat terutama setelah Mahkamah Agung menolak permohonan PK terakhir mereka.

Satu-satunya celah buat mereka untuk bisa terhindar dari eksekusi adalah pengampunan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Harian "The Canberra Times" yang menurunkan berita berjudul "Bali bombers `to die any day`" (Pengebom Bali Akan Mati Kapan Saja" misalnya mengungkapkan kuatnya hasrat keluarga 88 warga Australia yang tewas dalam serangan Bom Bali 2002 untuk diberi tahu jika eksekusi terhadap ketiga terpidana ini sudah dilakukan.

"Para keluarga 88 warga Australia yang tewas dalam insiden Bom Bali 2002 berharap mendapat kabar via telepon dalam beberapa hari ini bahwa ketiga militan yang melakukan serangan (di Bali itu) mati," sebut surat kabar yang berbasis di ibukota negara Australia itu.

Jaringan pemberitaan "ABC" mengutip keterangan anggota tim pembela Amrozy cs, Mahendradatta, melaporkan bahwa Amrozi cs akan "mati dalam sebulan".

Spekulasi media Australia tentang waktu pelaksanaan eksekusi Amrozi cs ini tidak terlepas dari pengakuan seorang ayah korban, David "Spike" Stewart, bahwa dia diberi tahu seorang personil senior Polisi Federal Australia (AFP) 11 Juli lalu bahwa Amrozi cs akan dieksekusi pada akhir pekan.

Stewart yang kehilangan putranya, Anthony, dalam serangan bom 2002 itu mengatakan, dia akan merasa lega dan gembira jika Amrozy, Ghufron dan Imam Samudera dieksekusi "hari ini" atau "beberapa hari mendatang".

"Kami sangat senang bila kami diberi tahu. Sekarang kami harus menunggu dan bila AFP menelepon kami dan mengatakan (eksekusi) itu sudah dilaksanakan, itu bagus," katanya seperti dikutip "The Herald Sun" edisi 17 Juli.

Kendati umumnya publik Australia berpendapat sama dengan pemerintah Australia yang tidak ingin mencampuri keputusan sistem pengadilan dan ketatanegaraan Indonesia dalam soal hukuman mati, termasuk terhadap Amrozy cs, ada juga di antara sanak keluarga korban Bom Bali 2002 yang tidak ingin ketiga terpidana ini mati dieksekusi.

Surat kabar "The Australian" mengutip hasil wawancara ABC dengan Brian Deegan yang kehilangan putranya, Josh, dalam peristiwa 2002 itu mengatakan ia tidak menginginkan Amrozi cs dipandang sebagai "martir" atau "orang suci" di mata para pengikutnya.

Dalam masalah eksekusi terhadap terpidana mati dalam kasus apapun, pemerintah Indonesia tidak pernah mengumumkan secara resmi tanggal dan tempat eksekusi mereka.

Namun di mata mantan menteri luar negeri Australia, Alexander Downer, kemarahan terhadap ketiga terpidana mati kasus Bom Bali 2002 ini tidak mengenal batas

Pidato Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Tgk.M.Hasan Tiro

Dibacakan Malik Mahmud Al Haytar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ke hadapan hadirin dan hadirat yang saya cintai.
Marilah kita bersama panjatkan puji dan syukur kehadhirat Allah Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita sekalian dalam bentuk kebebasan dan kedamaian yang menyeluruh di persada tanah Aceh sejak dari tanggal 15 Agustus 2005 selepas mengalami konflik bersenjata selama 30 tahun yang bermula pada tahun 1976.

Pada hari ini saya sangat berbahagia begitu juga para hadirin-hadirat sekalian. Allah telah melimpahkan nikmat kepada kita, sehingga pada hari yang paling bersejarah ini, insya Allah saya dalam keadaan sehat walafiat, dapat kembali menginjakkan kaki di bumi Aceh dan saya dapat bertemu muka langsung dengan saudara-saudara, di mana selama ini, telah memberi kesetiaan kepada saya di dalam perjuangan menuntut hak, keadilan dan martabat bagi Acheh.

Kebebasan dan perdamaian yang menyeluruh di Aceh sekarang ini adalah merupakan nikmat yang telah diberikan Allah kepada Aceh. Belum pernah terjadi dalam sejarah Aceh selama berada dalam penjajahan dan pendudukan bangsa asing, rakyat mendapatkan kebebasan dan perdamaian yang menyeluruh seperti saat sekarang ini.
Kesemuanya ini adalah merupakan hasil jerih payah perjuangan gigih yang telah diberikan oleh rakyat Aceh dengan jatuh korban puluhan ribu jiwa banyaknya, sementara gempa dan tsunami telah memakan korban sekitar ratusan ribu jiwa banyaknya. Saudara-saudara kita yang telah syahid telah meninggalkan ribuan anak yatim piyatu, saudara-saudara kita yang hilang harta dan cedera tubuh badannya juga tidak terhitung jumlahnya. Ini adalah menjadi tanggung-jawab kita semua untuk memberi bantuan kepada mareka yang akan kita penuhi melalui proses demokrasi dan berencana sebagaimana yang telah kita sepakati di dalam MoU Helsinki.
Kami ingatkan; konflik 30 tahun yang disusuli oleh gempa dan tsunami, mengakibatkan Aceh kehilangan segala-galanya, kita tidak sanggup kehilangan masa depan kita. Justru raihlah masa depan kita melalui proses yang telah ditentukan di dalam MoU Helsinki ini dengan cukup teliti dan berdisiplin tinggi.

Di dalam perang kita telah sangat banyak pengorbanan, akan tetapi, dalam kedamaian kita harus bersedia berberkoran lebih banyak lagi. Memang, biaya perang sangat mahal akan tetapi biaya memelihara perdamain jauh lebih mahal. Peliharalah kedamaian ini untuk kesejahtraan kita semua.

Perundingan perdamaian yang panjang seru dan alot antara pihak GAM dan pihak Pemerintah Republik Indonesia di Helsinki, Finlandia. Telah menghasilkan kesepakatan yang dinamakan Memorandum of Understanding ataupun yang lebih dikenal dengan MoU Helsinki. Yang ditandatangani oleh pihak GAM dan RI pada tanggal 15 Agustus 2005 adalah merupakan dasar pijakan hukum bagi terciptanya kebebasan dan perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak.
Adapun sebagian dari hal-hal penting yang terdapat di dalam kesepakatan bersama MoU Helsinki adalah:

Pertama: Mantan pejuang Aceh tidak ada lagi dipanggil dengan sebutan “sparatis”, karena telah mengikat diri dengan kesepakatan yang telah di tanda-tangani oleh pihak seperti termaktup di dalam MoU Helsinki. Kini rakyat Aceh sudah mulai merasakan hidup aman dan tenang serta tidak lagi merasa takut terhadap berbagai tindakan kekerasan seperti yang terjadi di masa konflik yang baru berakhir sekitar tiga tahun yang lalu.

Kedua: Acheh telah lama dilupakan dunia, akan tetapi dengan gempa dan tsunami serta adanya MoU Helsinki, Aceh telah menjadi perhatian dunia internasional untuk dapat dibantu secara langsung terhadap kepentingan rakyat Aceh dari segala kehancuran dan ketinggalan di semua bidang.

Ketiga: Aceh akan mendapatkan kebebasan dalam bentuk hak-hak sipil, politik dan mengenai hak-hak ekonomi, sosioal dan budaya sebagaimana tercantum di dalam Konvenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa, di mana proses tersebut, dijalankan melalui proses demokrasi, adil dan bermartabat. Sebagai imbalan, Pemerintah Pusat mempunyai hak-hak tersendiri yang telah diatur di dalam MoU Helsinki tersebut.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak Pimpinan Urusan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa, Javier Solana di atas dukungan penuhnya terhadap kami dan juga kepada mantan Ketua Tim Misi Monitoring Aceh, Pieter Cornelis Feith beserta Staf dari negara-negara anggota Uni Eropa, ASEAN, Norwegia dan Swiss yang telah berhasil memantau dan menjalankan isi MoU Helsinki sehingga di Aceh terpelihara dan terjaga perdamaian yang menyeluruh ini.

Juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada mantan Presiden Martti Ahtisaari dari Finlandia, mantan Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan, pemerintah Amerika Serikat, Jepang, Swiss, Swedia, Norwegia dan lain lain yang telah berusaha keras membantu mencari jalan terbaik, guna menyelesaikan konflik Aceh secara damai.

Dalam kesempatan ini, teristimewa, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak Pemerintah Republik Indonesia yang tetap komitmen dengan isi-isi MoU Helsinki dan untuk ini, saya menghargai kebijaksanaan dan tekad baik yang “decisive” yang telah diambil oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kalla yang sejak dari awal lagi tahun 2000, telah merintis jalan penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Aceh, harus melalui perundingan bukan dengan cara kekerasan senjata.

Kepada rakyat Aceh, saya menyerukan untuk tetap memelihara dan menjaga perdamaian yang menyeluruh dan jangan berusaha untuk menghancurkan perdamaian ini. Kalau masih ada pihak-pihak yang menentang dan tidak menyetujui MoU Helsinki ini, maka disini, saya menyerukan untuk kembali dan bersatu dengan rakyat Aceh yang sekarang sedang memelihara dan menikmati kedamaian dan kebebasan yang menyeluruh di bumi Acheh.

Perjuangan rakyat Aceh sekarang ini, adalah perjuangan kearah sistem yang membawa aspirasi seluruh rakyat Aceh melalui perangkat politik dalam usaha memelihara perdamaian, keamanan dan kebebasan dengan cara yang adil, jujur, dan bermartabat bagi semuanya. Perlu diingat, bahwa perjuangan dengan melalui jalur politik dan demokrasi inilah yang didukung dan disokong sepenuhnya oleh dunia internasional serta saya yakin, juga didukung sepenuhnya oleh semua lapisan rakyat Indonesia yang cinta perdamaain, kestabilan dan kesejahteraan negara ini untuk masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, saya berpesan kepada seluruh rakyat Aceh untuk tetap menjaga kesatuan Aceh dan jangan sekali-kali trepancing pada usaha-usaha jahat dari beberapa kelompok supersif, dalam usaha mereka untuk mensabotase perdamaian, mengadu domba kita sesama kita dan memecah belah Aceh, yang kalau tidak kita tidak sedari, untuk membendunginya, akhirnya akan menimbulkan konflik berdarah untuk kesekian kalinya yang akan mengangcur-leburkan dan merugikan kesemua pihak

Tak lupa saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bersusah payah memfasilitasi kepulangan saya dan rombongan ke tanah air sebegitu baik.
Terima kasih yang tak terhingga kepada saudara-saudara yang saya kasihi sekalian, yang telah bersusah payah datang ke Banda Aceh dari – seluruh Aceh – untuk menyambut kepulangan saya ketanah pusaka ini secara meriah sekali, yang tentunya, tak dapat saya lupakan sepanjang hayat saya. Hanya Allah yang akan membalas segala kebaikan saudaraku sekalian. Amin, amin, amin ya Rabbal ’alamin.

Akhirnya mengingat kita masih berada di bulan syawal, bulan fitrah, saya ucapkan Selamat hari Raya Idul Fitri tahun 1429 H. Mohon ma’af lahir dan batin.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tengku Hasan Muhammad di Tiro

WALI DAN PERJUANGAN RAKYAT ACEH

Misi Damai

Kepulangan wali nanggroe (Tgk Hasan di Tiro) 11 Oktober 2008 lalu, punya kesan khas bagi ureueng Aceh. Karena dapat melihat wajah langsung sekaligus mendengar amanah dari tokoh yang 30 tahun melagenda itu. Maka tidak heran kehadirannya disambut haru-biru rakyat sebagaimana disaksikan di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh. Peristiwa tersebut bagaikan pengulangan sejarah ketika rakyat berbondong-bondong datang ke Banda Aceh untuk mendukung perjuangan referendum tahun 1999. Saya mempersonifikasi kepulangan wali ke Aceh yang disambut ribuan rakyat, seperti sejarah Ayatullah Imam Khomeini di Iran, tahun 1979 yang pulang ke negerinya

Sebenarnya wali nanggroe Tgk Hasan di Tiro sejak bermukim di luar negeri pernah beberapa kali pulang ke Aceh, dan terakhir tahun 1976. Dalam catatan hariannya yang berjudul The Prince of Freedom: The Unfinished Diary of Teungku Hasan Tiro(1981), tersebut ia ke Aceh pada 30 Oktober 1976 dari rute Seattle Amerika Serikat, Tokyo, Hongkong, dan Thailand, dan melalui jalur laut, ia masuk Aceh.

Wali ketika itu mendarat di Desa nelayan Pasie Lhok, Pidie yang disambut oleh sejumlah pasukan bersenjata lengkap dipimpinan M.Daud Husin (Daud Paneuk). Beliau pulang ke Aceh itu untuk memimpin perjuangan rakyat melawan pemerintah Indonesia. Hingga pada 4 Disember 1976, wali Tgk Hasan Tiro memproklamirkan perjuangan Aceh Merdeka (GAM) di bukit Cokan pedalaman Kecamatan Tiro.

Wali memimpin perjuangan Aceh setelah kegagalan Darul Islam Aceh pimpinan Teungku Daud Beuereueh, ulama kharismatik yang juga guru Tgk. M. Hasan di Tiro. GAM sendiri adalah nama lain dari Acheh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). Perjuangan itu, menurut Hasan Tiro, sebagai lanjutan perjuangan rakyat Aceh mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan Belanda sejak tahun 1873. Perjuangan rakyat yang sudah berlangsung 125 tahun, dan Aceh tidak pernah menyerah kepada Belanda.

Jika Aceh sekarang ini berada di bawah Indonesia, menurut Wali Nanggroe, adalah kesalahan Belanda yang telah menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Indonesia tahun 1949. Jadi Aceh merupakan sebuah wilayah yang lepas dari Indonesia dan memiliki identitas serta pemerintahaan sendiri (Lukman Thaib 1997:46). Alasan-alasan tersebut yang kemudian menimbukan konflik politik yang berkepanjangan (32 tahun) antara Aceh dengan Jakarta, hingga berakhir dengan ditandatangani MoU damai di Helsinki, 15 Agustus 2005. Konflik Aceh-Jakarta, telah mengorbankan harta dan ribuan nyawa rakyat Aceh. Dan itu adalah cacatan sejarah pahit rakyat.

Menurut Moch Nurhasim (2008: 67), sebelum GAM diproklamirkan pada tahun1976, Tgk Hasan sendiri sudah terlibat perjuangan DI/TII, khusunya di Amerika Serikat. Hal itu dapat disimak dari catatan-catatan Tgk Hasan, bagaimana pemikiran dan gagasan beliau tentang Indonesia.

Lewat GAM, beliau menginginkan Aceh seperti konsep masa lalu NegaraAceh pada zaman Iskandar Muda, yang makmur dan Berjaya. Itu tercermin dalam beberapa tulisannya saat masih menjadi mahasiswa fakultas hukum pada Columbia Universiti dan sebagai Staf Perwakilan Indonesia di New York. Pada September 1954. Nama Tgk. M Hasan di Tiro kemudian populer sejak beliau memproklamirkan dirinya sebagai “Duta Besar Republik Islam Indonesia” di Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan sebuah surat terbuka yang dkirim kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Efek dari surat tersebut, paspor diplomatik beliau sempat dibekukan atas perintah Perdana Menteri, sehingga Tgk M Hasan di Tiro sempat ditahan oleh pihak Imigrasi dan terkantung-kantung di Amerika untuk beberapa bulan.


 Misi damai

Kepulangan Tgk Hasan di Tiro kali ini ( 11 Oktobber 2008), pastilah bukan seperti kepulangannya pada tahun 1976 lalu yang akan memimpin pasukan dan mendekralasi perjuangan Aceh. Kali ini Wali Nangroe, pulang ke tanah indatu semata untuk misi perdamaian, dan melanggeng damai yang diawali MoU Helsinky.

Artinya, spirit perjuangan rakyat Aceh saat ini adalah berjuang mengubah nasib agar damai bisa langgeng, dan rakyat beroleh kemakmuran. Itu sebenarnya yang menjadi inti pesan Wali dalam setiap pertemuan maupun ceramah politik di Aceh. Seperti ungkapan beliau “ Di dalam perang kita telah banyak pengorbanan, akan tetapi dalam kedamaian kita harus bersedia berkorban lebih banyak lagi. Memang, biaya perang sangat mahal akan tetapi biaya memelihara perdamaian jauh lebih mahal. Peliharalah perdamaian ini untuk kesejahteraan kita semua”.

Perundingan perdamaian yang panjang seru dan alot antara pihak GAM dan pihak Pemerintah Indonesia di Helsinki, Finlandia, katanya, telah menghasilkan kesepakatan yang dinamakan Memorandum of Understanding ( MoU) yang ditandatangani oleh pihak GAM dan RI pada 15 Agustus 2005. Itu merupakan dasar pijakan hukum bagi terciptanya kebebasan dan perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan serta bermartabat bagi semua pihak.

Pernyataan tersebut, tentu bermakna jauh bagi membina perdamaian serta perjuangan Aceh ke depan. Rakyat Aceh harus membangun perdamaian dan perjuangan politik dalam lunas-lunas demokrasi, dan menciptakan self goverment di Aceh. Ini harus dapat dibaca kemana arah perjuangan Aceh selanjutnya.

Perjuangan bersenjata telah beliau tinggalkan. Kini rakyat Aceh berjuang secara politik untuk menentukan masa depannya yang lebih bermartabat. Hal itu juga ditegaskan Wali Nannggroe dalam pidatonya di Hotel Concorde Syah Alam Selangor. Ia mengajak rakyat Aceh agar tidak lupa sejarah. Dalam konteks ini adalah berkaitan dengan sejarah perjuangan politik rakyat Aceh serta sejarah kejayaan Aceh ketika masih berdiri teguh sebagai satu wilayah yang bermartabat.

Wali nanggroe telah kembali ke luar negeri (Swedia) setelah 14 hari berada di tanah kelahirannya. Namun, apakah rakyat Aceh dapat menangkap pesan-pesan yang telah pernah beliau sampaikan? Apakah perjuangan politik akan memihak rakyat Aceh, dengan kemenangan wadah politik sekarang, mampu diisi bagi kemajuan Aceh? Terserah rakyat Aceh, terutama pemerintahan yang kini berkuasa di Aceh. Sebab, perjuangan politik Aceh ada di tangan rakyat. Suara rakyat adalah suara perubahan.Kalau rakyat Aceh menghendaki perubahan, tiada siapapun bisa menghalanginya, begitu juga sebaliknya. Dan lunas-lunas perjuangan demokrasi untuk Aceh telah digariskan dalam perjanjian Helsinki,

Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan rakyat Aceh bisa menentukan masa depan Aceh yang lebih bermartabat Karena tidak satu menginginkan nasib serta perjuangan rakyat Aceh selalu berada di pinggir jalan tanpa ada suatu perubahan. Seperti ungkapan syair Aceh “Aceh ibarat intan meusambong, seulingka hasee bumoe punoh deungon gas, tapi peuseubab hina tatanggong, luka Aceh lon sayang leupah that parah”.

Oleh : Effendi Hasan
*) Penulis adalah mahasiswa program doktor bidang falsafah politik dan ideologi, Universiti Kebangsaan Malaysia

PADUKA YANG MULIA WALI NANGGROE TEUNGKU MUHAMMAD HASAN DI TIRO BALIK KE SWEDIA

> Irwandi Sopiri Hasan Tiro ke Bandara
> Percepat Keadilan dan Kesejahteraan

Kuta Raja, Kepala Pemerintah Aceh Irwandi Yusuf dipercaya oleh tiga serangkai ..Dr Hasan Tiro, Malik Mahmud, dan dr Zaini Abdullah.. mengemudikan mobil yang membawa mereka dari Kota Banda Aceh ke Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) di Blangbintang, Aceh Besar, Minggu (26/10) sore. Dari Bandara SIM, rombongan bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk seterusnya kembali ke Swedia. Hasan Tiro yang diantar ratusan pendukungnya terbang bersama rombongan sekitar pukul 17.00 WIB kemarin dari Bandara SIM naik Air Asia jenis Air Bus dengan nomor pesawat 9M-AFL.

Kembalinya Hasan Tiro ke Norsborg, Swedia, setelah melakukan serangkaian kegiatan di Aceh sejak 11 Oktober lalu. Seperti biasa, tokoh yang di kalangan GAM dijuluki “Wali” itu didampingi sejumlah mantan petinggi GAM, antara lain, Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Syarif Usman, Muzakkir Abdul Hamid, Abu Razak, Muzakkir Manaf, Ibrahim KBS, dan sejumlah petinggi GAM/KPA lainnya.

Dalam rombongan juga terdapat Dr Ahmad Humam Hamid (mantan calon Kepala Pemerintah Aceh besutan GAM) serta Teuku Kamaruzzaman SH (Ampon Man), wakil GAM di BRR NAD-Nias.

Berdasarkan amatan Serambi, mobil jenis Land Rover yang membawa Hasan Tiro ke bandara ternyata disopiri Kepala Pemerintah Aceh Aceh, Irwandi Yusuf, yang diikuti oleh mobil pengawal Hasan Tiro. Namun, petugas bandara hanya mengizinkan para pengawal dan pengiring berada pada garis pembatas yang hanya sekira sepuluh meter dari tempat pesawat diparkir.

Sementara itu, ketika Hasan Tiro masih berada di ruang keberangkatan VIP, ia menerima sejumlah tamu. Di antaranya Pimpinan Muslim Aid Indonesia, Fadhlullah Wilmot.

Beberapa sumber menyebutkan, sehari setelah berada di Kuala Lumpur, pada 27 Oktober 2008, Hasan Tiro bersama petinggi GAM lainnya akan bertolak menuju ke Stockhlom, Swedia, negara tempat dia mengasingkan diri selama hampir 30 tahun terakhir. Rombongan akan mendarat di Bandara International Arlanda, Swedia, setelah menempuh perjalanan sekitar 12 jam.

Seperti diketahui, Hasan Tiro bersama petinggi GAM lainnya tiba di Aceh 11 Oktober 2008. Selama di Aceh pendiri GAM yang selama ini hidup berpindah dari Amerika Serikat, Libya, dan terakhir di Swedia itu pulang ke kampung halamannya untuk bersilaturahmi dengan masyarakat Aceh dan bertemu dengan keluarganya di Tiro.

Dalam dua hari terakhir, Hasan Tiro berada di Jakarta, untuk bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah tokoh serta komunitas Aceh di Jakarta. Dari Jakarta, Hasan Tiro dan rombongan kembali ke Banda Aceh, dan kemarin sore meninggalkan Aceh.

Percepat kesejahteraan

Sesaat sebelum meninggalkan tanah leluhurnya untuk kembali ke Stocklhom, Swedia, Hasan Tiro menukilkan pesan dan kesan dengan harapan agar perdamaian dapat dilanjutkan, sedangkan keadilan dan kesejahteraan, serta penegakan martabat rakyat segera dipercepat.

Demikian pernyataan tertulis Hasan Tiro yang diedarkan Komite Peralihan Aceh (KPA) ..sponsor kepulangan Hasan Tiro.. kepada wartawan, sesaat sebelum ia meninggalkan Aceh, melalui Bandara SIM Aceh Besar, sekitar pukul 16.30 WIB, Minggu (26/10).

“Ini telah menjadi kepulangan yang sangat bersejarah bagi saya pribadi, juga saya harapkan untuk seluruh rakyat Aceh. Dari lubuk hati saya yang dalam, saya mohon maaf kepada masyarakat dan wilayah-wilayah di Aceh yang belum sempat saya kunjungi, karena waktu jualah yang membatasi,” tulis Hasan Tiro.

Perdamaian Aceh, menurut Hasan Tiro, relatif berjalan secara benar dan baik, dan tentunya itu semua terjadi atas kerja keras dari semua pihak, Pemerintah Indonesia, Gerakan Aceh Merdeka, masyarakat sipil Aceh, dan teman-teman masyarakat internasional.

“Saya ingin menganjurkan kepada semua kita untuk mempertahankan dan bahkan memperkuat lagi kerja perdamaian kita ke depan, terutama dengan membangun komunikasi yang intensif dan melaksanakan amanat MoU Helsinki secara konsekuen.”

Ia melanjutkan, betapapun optimisnya hati dan perasaan kita, MoU Helsinki hanyalah sebuah gerbang awal dari sebuah perjalanan panjang perdamaian yang akan kita tempuh bersama. “Pekerjaan besar perdamaian baru saja kita mulai, dan bahkan ada yang belum kita mulai. Tidaklah salah kalau saya mengatakan bahwa seringkali mewujudkan perdamaian jauh lebih menantang dan sulit dari menandatangani persetujuan damai itu sendiri,” kata Hasan Tiro seraya menambahkan, namun pada saat yang sama, kita semua juga meyakini bahwa kekuatan dari sebuah keyakinan akan dapat mengalahkan berbagai tantangan, termasuk di dalamnya tantangan perdamaian.

Hasan Tiro juga mengingatkan, pekerjaan besar rakyat dan Pemerintah Aceh saat ini dan ke depan adalah bagaimana menempatkan keamanan manusia sebagai prioritas utama.

Ia pun berharap, gagasan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang harus selalu dimulai dengan pertanyaan “apa dan berapa besar potensi sumbangannya terhadap proses perdamaian yang sedang berlanjut.”

Dalam konteks keamanan manusia, kata Hasan Tiro, pembangunan yang dilaksanakan di Aceh, idealnya berkorelasi dengan angka kriminal. Kekerasan yang rendah, penyakit menular yang terkontrol dengan baik, angka kematian bayi dan ibu melahirkan semakin rendah, pendidikan merata dan berkualitas, angka pengangguran dan kemiskinan yang terus mengecil, semakin berperannya wanita dalam berbagai aspek kehidupan, terpenuhinya prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, dan terjaminnya berbagai kebebasan yang diakui dalam konvenan hak-hak asasi manusia.

“Hanya dengan cara inilah masyarakat Aceh sepcepatnya akan dapat hidup dalam suasana adil, sejahtera, dan bermartabat,” tukas doktor jebolan Columbia University, USA, itu. (yuh)

Menyambut Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Tengku Muhammad Hasan Di Tiro

Saptu 11 Oktober 2008

Ratusan Ribu massa di kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh,saat menanti Petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Tengku Muhammad Hasan Di Tiro, terutama mereka yang datang dari berbagai wilayah untuk menyambut kedatangan Paduka yang mulia, Yang dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh, Sabtu sekitar pukul 10.30 .

Pantauan Seurayung di Kuta Raja, Sabtu sebagian pertokoan dan pasar swalayan di ibukota Aceh (NAD) tutup, terutama yang berada di pusat kota,pertokoan tutup di sekitar kawasan Masjid Raya Baiturrahman, swalayan Pante Pirak dan pertokoan di sepanjang jalan T Umar serta di pusat kota yang dilalui massa, selain itu, labi-labi (angkutan kota) dan becak mesin hanya sebagian kecil yang beroperasi. Ribuan massa penyambut Paduka Yang Mulia Tengku Muhammad Hasan Di Tiro yang masih terus berdatangan dari berbagai wilaya di Aceh.

Massa yang sebelumnya menginap di tiga titik di Banda Aceh, yaitu kompleks PKA Taman Ratu Safiatuddin, Taman Budaya dan Kopelma Darussalam, sejak pukul 07.00 sudah bergerak menuju Masjid Raya Baiturrahman yang merupakan salah satu tempat yang akan dikunjungi Paduka Yang Mulia untuk bersilaturahmi dengan masyarakat Aceh. dan sebagian lagi menuju ke bandara Sultan Iskandar Muda untuk melihat saat pesawat yang ditumpangi Paduka Wali Nanggroe, Pendiri GAM mendarat, yang telah 30 tahun hidup di luar negeri dan menjadi warga negara Swedia itu pulang ke rumahnya untuk bersilaturahmi dengan masyarakat Aceh dan bertemu dengan keluarga.

Partai Aceh Mengusulkan Hasan Tiro Sebagai Wali Naggroe

Kuta Raja, Partai Aceh juga mengusulkan Hasan Tiro sebagai Wali Nanggroe yang pertama kali setelah terbentuknya lembaga Wali Nanggroe, hal ini disebabkan karena Hasan Tiro sebagai pemegang mandat dari kalangan Tuha Peut, bahkan Hasan Tiro mendapatkan gelar sebagai Al Mukaram atau Yang Mulia, Al Mudabir atau public figure dan Al Malik yang artinya Raja.
Demikian dikemukakan Tgk Adnan Beuransyah seraya menambahkan walaupun sekarang ini Hasan Tiro masih berstatus sebagai warga negara asing, tidak menjadi masalah sebab Hasan Tiro pasti akan berkenan berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia.


Menurut Tgk Adnan Beuransyah, Partai Aceh telah memberikan usulan dan masukan kepada Pansus XI DPR Aceh yang sedang membahas rancangan Qanun tentang lembaga Wali Nanggroe, dimana Partai Aceh mengusulkan agar posisi Wali Nanggroe diatas Kepala Pemerintahan atau Gubernur. Hal ini dengan pemikiran bahwa jika kondisi di Aceh dalam kacau balau atau darurat, maka Wali Nanggroe bisa membubarkan parlemen bahkan untuk mengatasi situasi dan kondisi keamanan di Aceh yang kacau tersebut, Wali Nanggroe bisa meminta bantuan kepada Jakarta untuk mengirimkan pasukannya ke Aceh, namun setelah kondisi aman maka pasukan tersebut harus ditarik kembali.

"Partai Aceh tidak perlu berkonsultasi dengan Gubernur NAD berkaitan dengan posisi Wali Nanggroe yang diusulkan diatas Gubernur, namun pada prinsipnya petinggi GAM seperti Malik Mahmud setuju dengan usulan Wali Nanggroe diatas Gubernur," ujar Juru Bicara Partai ini ini.

Menurut lelaki yang akrab dengan kalangan pers ini, berdasarkan point 1.1.7 MoU Helsinki disebutkan bahwa lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya, hal ini berarti harus ada pengawal khusus buat Wali Nanggroe, dimana Partai Aceh mengusulkan pengawal khusus tersebut adalah berasal dari eks GAM yang belum mendapatkan pekerjaan.

Sementara itu, Tgk Waled Tanoh Mirah mengatakan Pansus XI DPR Aceh yang sedang membahas rancangan qanun tentang lembaga Wali Nanggroe haruslah bisa mengakomodir tuntutan berbagai pihak tentang lembaga ini sehingga qanun yang tercipta nanti bisa lebih sempurna, termasuk Pansus XI harus mengakomodir kepentingan GAM.

Disamping itu, ujarnya, agar rancangan qanun ini tidak sampai menimbulkan polemik di masyarakat, mengingat jabatan Wali Nanggroe yang sangat sensitif terutama berkaitan dengan masalah keamanan.

"MUNA sebagai underbow Partai Aceh setuju saja dengan usulan Partai Aceh bahwa kedudukan Wali Nanggroe haruslah diatas Gubernur, karena artinya Wali adalah diatas segala-galanya. Disamping itu, Wali Nanggroe bisa saja membubarkan parlemen. Jabatan untuk Wali Nanggroe juga harus 5 tahun," kata ulama asal Bireuen ini.

Menurut Waled Tanoh Mirah, kalaupun perempuan yang menjadi Wali Nanggroe sebenarnya tidak menjadi masalah, sebab perempuan juga memiliki jiwa kepemimpinan buktinya ada perempuan yang menjadi Perdana Menteri seperti Margareth Thatcher. Memang dalam ajaran Islam, sebaiknya perempuan tidak memimpin kaum laki-laki. Kita tidak mengerti apa hikmah dibalik hal ini, walaupun mungkin disebabkan karena perempuan lebih mengutamakan perasaannya.

"Sebaiknya Wali Nanggroe tidak hanya bergerak di bidang sosial budaya dan adat istiadat saja, melainkan bisa terlibat dalam masalah politik seperti menyelesaikan pertikaian antara lembaga eksekutif dengan legislatif dll," tegasnya.

Sedangkan, Tgk Faisal Ali menyatakan sampai saat ini HUDA belum mempelajari dan belum mempunyai agenda untuk membahas masukan HUDA berkaitan dengan pembuatan rancangan qanun tentang lembaga Wali Nanggroe, walaupun telah menimbulkan pro dan kontra antara lain karena posisi Wali Nanggroe yang berada diatas Gubernur.

"Pembentukan lembaga Wali Nanggroe memang merupakan amanah MoU Helsinki, namun kalau bisa tidak bertentangan dengan undang-undang yang bersifat nasional," tambah Sekretaris Jenderal HUDA ( Himpunan Ulama Dayah Aceh) seraya menambahkan keberadaan lembaga Wali Nanggroe tidak akan menggusur lembaga adat yang sudah ada di Aceh, bahkan lembaga Wali Nanggroe akan menjadi pemersatu bagi lembaga adat yang telah ada. (Tommy CK/Opie)

ANTARA ACEH DAN KOSOVO?

Pengistiharan kemerdekaan Kosovo pada 17 Februari beberapa bulan yang lalu masih menjadi kenangan bagi masyarakat Aceh khususnya. Kemerdekaan Kosovo sempat menjadi perbincangan hangat di keude-keude kupi seluruh Aceh. Diselah-selah perbincangan itu ada di antara mereka yang berangan-angan kapankah Aceh akan menjadi seperti Kosovo?,

ada juga yang masih ragu-ragu dengan apa yang sedang terjadi di Kosovo, yang menarik ada yang pesimis dengan apa yang berlaku di Kosovo akan terjadi di Aceh. Kelompok inilah telah merasa puas dengan keadaan yang ada sekarang, mereka tidak mau ambil pusing dengan keadaan yang terjadi di luar atau realita yang akan terjadi di Aceh. Bagi mereka yang terpikir hanya apa yang dapat mereka perolehi dan nikmati dengan keadaan Aceh sekarang ini. Keadaan yang sama ini mengingat penulis ketika era pengistiharan kemerdekaan Timur Leste pada 1999. Kemerdekaan Timur Leste juga melahirkan berbagai persepsi dikalangan masyarakat Aceh, sehingga datang inspirasi pemuda Aceh untuk menggerakkan idea perjuangan melalui “REFERENDUM ACEH”, walapun akhirnya perjuangan ini telah senyap seiring dengan mengalirnya kekuasaan dan uang bagi para mantan pelopor gerakan ini.

Akankah realita yang terjadi di Kosovo akan terus menjadi agan-agan bagi orang Aceh, kalau hal ini terjadi maka hampalah harapan untuk menentukan masa depan Aceh yang lebih baik. Tidakkah sepatutnya realita yang terjadi di Kosovo menjadi Spirit bagi pemuda, pemimpin, Ulama dan masyarakat Aceh untuk menentukan kearah mana hendak membawa Aceh kedepan, kearah kehancuran kesekian kali atau kearah kecermelangan ?. jawaban hanya ada pada orang Aceh. Mengapa kita tidak mengambil satu inti dari perjuangan masyarakat Kosovo menjadi landasan perjuangan bagi kita kedepan. Dengan itu kita tidak lagi berdiri pada landasan yang berbeda-beda dan mau menjadikan perbedaan pendapat menjadi rahmat bukan permusuhan. Dengan demikian kita akan membentuk satu shaf yang kokoh dengan satu matlumat yang sama disaat Negara luar telah mendukung perjuangan Aceh. Sehingga kita tidak mudah di adu domba dengan berbagai kepentingan dan hegomoni penguasa pusat yang hendak menjadikan Aceh terus dalam kongkongan kekuasaan mereka. Hal inilah yang harus kita intropeksi dan kita cari jawaban yang mendasar agar realita yang telah terjadi di Kosovo dapat kita ambil hikmah untuk membentuk masa depan Aceh yang lebih baik.

Kemerdekaan Kosovo yang telah di proklamirkan bukanlah sebuah ilusi atau Republik mimpi, tapi ia suatu kenyataan di mana pada abad ke 21 ini telah lahir lagi sebuah Negara baru di dunia. Walapun pengistiharan kemerdekaan Kosovo sempat melahirkan pro dan kontra terutama bagi Negara Rusia dan Serbia, akan tetapi dengan dukungan Amerika Serikat, Inggris dan Uni Eropa Perdana Menteri Kosovo Hashim Thaci, pada hari minggu tanggal 17 Februari 2008 telah mengumandangkan kemerdekaan Kosovo dari Serbia. Pengistiharan kemerdekaan tersebut tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat Kosovo dan tarikh itu akan dicatat dengan tinta emas oleh mereka. Kini Kosovo telah menjadi Negara merdeka, bebas, berdaulat, dan berdemokrasi ditanah air sendiri.

Sebenarya bila kita tinjau perjalanan konflik dan perjuangan masyarakat Kosovo agaknya tidak jauh berbeda dengan perjuangan masyarakat Aceh, sebelum diistiharkan menjadi Negara merdeka, Kosovo merupakan wilayah miskin yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Albania yang beragama Islam. Wilayah yang sebagian besar kawasannya adalah daratan yang merupakan salah satu daerah di benua Eropa yang termiskin. Lebih dari setengah penduduknya hidup dalam kemiskinan. Meskinpun memiliki sumber kekayaan mineral, namun agrikultur (budi daya pertanian) menjadi kegiatan utama perekonomian penduduk. Sekitar 2 juta jiwa atau 90 persen dari penduduk Kosovo berasal dari suku Albania, 100.000 orang Serbia menetap di Kosovo sebagai eksodus pasca perang non Albanian. Minoritas Serbia ini hidup di kawasan terpisah, dengan pengawasan dari pasukan keamanan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Orang-orang Slavic dan Albania sudah tinggal di Kosovo sejak delapan abad yang lalu. Kosovo adalah pusat kerajaan Serbia hingga pertengahan abad ke 14, Serbia menganggap Kosovo sebagai tempat kelahiran negaranya. Kekalahan Serbia dipertempuran tahun 1389, menyebabkan selama berabad-abad Kosovo berada di bawah kekuasaan Muslim Ottoman (Usmaniyyah). Serbia mendapatkan kembali di Kosovo pada tahun 1913 dan propinsi tersebut tergabung sebagai bagian dari federasi Yugoslavia.

Serbia dan suku Albania berlomba untuk menguasai Kosovo sepanjang abad ke 20. Tekanan pada tahun 1960-an terhadap identitas nasional Albania di Kosovo membuka garis toleransi dari Beograd. Etnik Albania mulai memperoleh kedudukan dalam pemerintahan di Kosovo dan Yugoslavia. Pada tahun 1974 konstitusi Yugoslavia memposisikan status Kosovo sebagai propinsi dengan otonomi sendiri, upaya tersebut untuk meminimalisasi keinginan Kosovo untuk merdeka pada tahun 1980 atau setelah meninggalnya presiden Yugoslavia, Tito. Akan tetapi, kekecewaan atas pengaruh Kosovo terhadap Federasi Yugoslavia di manfaatkan oleh pemimpin selanjutnya, Slobodan Milosevic. Setelah menjadi presiden pada tahun 1989, ia meneruskan untuk melucuti kekuasaan otonomi Kosovo. Pelucutan tersebut telah melahirkan sebuah gerakan perlawanan suku Albania atau di kenal juga dengan istilah gerakan pembebasan Kosovo (Kosovo liberalization Army/KLA).

Gerakan ini berlangsung pada tahun 1990-an yang bertujuan untuk kemerdekaan atau minimal untuk mengembalikan otoritas otonomi bagi masyarakat Kosovo walaupun akhirnya mereka gagal mendapatkannya. Para gerilyawan Kosovo melakukan serangan dan tekanan bersenjata ke Serbia. Serangan tersebut telah memicu tindakan kejam militer Yugoslavia. Slobodan Milosevic menolak kesepakatan komisi Internasional untuk mengakhiri konflik. Penyiksaan yang dilakukan terhadap Albania di Kosovo, memicu serangan udara NATO melawan Serbia pada bulan Maret 1999. Ratusan dari ribuan pengungsi membanjiri Albania, Mecodonia dan Montenegro. Ratusan orang menjadi korban akibat konflik tersebut, Militer Serbia diusir paksa bertepatan dengan musim panas pada tahun 1999. sejak saat itu PBB mengambil alih pengawasan pemerintah atas propinsi tersebut. Status Kosovo sebelum merdeka pada bulan Februari 2008 adalah sebagai propinsi dari Serbia, sekaligus merupakan perpecahan dari Yugoslavia. Pengawasan pemerintah berlangsung di bawah naungan PBB. Jumlah penduduk di Kosovo sekitar 1,8 juta hingga 2,4 juta dengan ibu kota Pristina. Bahasa utama yang digunakan oleh penduduk adalah bahasa Albania dan Serbia. Mayoritas agama yang dianut oleh penduduk adalah agama Islam dan Kriten.

Sekilas pandang perjuangan masyarakat Kosovo sebelum merdeka memang mereka lalui dengan penuh liku-liku, pengorbanan dan air mata juga membasahi bumi Kosovo, akan tetapi keinginan untuk bertapak di negeri sendiri dan hidup lebih bermartabat telah menyatukan langkah dan keinginan mereka untuk mencapai satu tujuan atau dalam bahasa krennya Udep Saree Matee Syahid . Memang benar pepatah Aceh yang menyatakan “Panee Padee Meuyoe Hana Bijeh” ( padi tidak akan menghasikan panen tanpa ada benih), Meuyoe Ka Meupakat Lampoh Jeurat Tapeugala (kalau kita sudah bersatu semua akan mampu kita laksanakan). Sebenarnya pepatah Aceh itu telah memberi isyarat yang sangat mendalam bagi masyarakat Aceh agar selalu menjaga kebersamaan serta tidak mudah diadu domba oleh kepentingan orang lain. Sebenarya apa yang telah di capai oleh masyarakat Kosovo akan mampu dicapai oleh masyarakat Aceh, peluang itu akan terbuka lebar bagi masyarakat Aceh menjelang pembentukan self Government tahun 2009 dengan kemenangan partai lokal Aceh. Di sinilah perlu kearifan masyarakat Aceh untuk memilih partai lokal yang benar-benar lahir dari para pejuang yang telah terbukti komitmen dalam memperjuangkan Aceh, mereka telah mampu mewujudkan perdamaian di Helsinki untuk mencari pengakuan dan dukungan terhadap nilai-nilai perjuangan masyarakat Aceh dari Negara luar.

Masyarakat Aceh perlu berpandangan jauh kedepan, perjuangan politik serta penentuan nasib Aceh sangat ditentukan pada tahun 2009 dengan kemenangan partai politik lokal yang mempunyai komitmen perjuangan ke Aceh yang mengakar, bukan partai yang lahir karena kepentingan kekuasaan dan uang apalagi partai yang berbasis nasional. Berbagai halangan yang sedang dicoba oleh para elit politik di pusat maupun di Aceh dengan berbagai tuntutan pemekaran, pembusukan karakter perjuangan dan mantang pejuang, sehingga kepada pencekalan tidak lahirnya nama partai politik lokal dengan nama perjuangan. Semua halangan tersebut hendaknya makin mematangkan pikiran masyarakat Aceh untuk mengambil pilihan dan kesimpulan siapa sebenarnya yang tidak ikhlas terhadap masa depan Aceh. Kematangan tersebut akan melahirkan nilai suci dalam menentukan pilihan 2009 yang sekaligus akan menjadi penentu kemenangan partai lokal yang pro perjuangan Aceh. Pilihan itu sekaligus akan menjadi pilihan Referendum rakyat Aceh untuk memilih masa depan yang lebih bermartabat. Kemenangan partai politik lokal yang dipimpin oleh mantan pejuang Aceh pada pemilu lokal 2009 akan menjadi barometer bagi Negara luar melihat keinginan masyarakat Aceh. Sehingga cita-cita serta kenyataan yang telah terjadi di Kosovo akan menjadi realita di Aceh. Kita cuma bisa berharap semoga rakyat Aceh tidak salah dalam membuat pilihan masa depan yang lebih bermartabat, sehingga peristiwa Tsunami 2004 tidak terulang kembali menjadi peristiwa Tsunami politik di tahun 2009. Ungkapan ini mungkin sesuai untuk mengembalikan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang pernah merasakan arti kemerdekaan dan kejayaan “ Hate Beu Teutap Beusunggoh-Sunggoh, Surak Beurioh Hai Peunerus Bangsa, Dum Geutanyoe Pahlawan Gagah, Tamanoe Beubasah Ta Bela Bangsa” Wallahu’alam.