Di Cina ada Bendera Macau di Indonesia ada Bendera Aceh

Antara bendera Aceh dan Macau,

Status otonomi khusus yang disandang Macau itu mengingatkan saya pada Aceh, pada penghujung April lalu, pesawat AirAsia yang membawa saya dari Kuala Lumpur mendarat di Macau Airport setelah menempuh perjalanan 3 jam 45 menit.

Macau adalah salah satu kota yang termasuk dalam wilayah Republik Rakyat Cina. Diserahterimakan dari Portugis ke Cina pada 20 Desember 1999, Macau menyandang status sebagai daerah otonomi khusus.

Sebelumnya, meski terletak di Cina, Makau dikuasai Portugis sejak 1887. Sejak itu, Macau diperintah oleh 21 gubernur. Dari jumlah itu 20 diantaranya orang Portugis.

Turun dari pesawat, dari kejauhan saya melihat dua bendera berkibar. Yang satu berwarna merah dihiasi bintang-bintang, satunya lagi berwarna hijau dengan gambar bunga lotus. Kedua bendera itu berkibar berdampingan. Yang berwarna merah adalah bendera Cina, sedangkan yang hijau merupakan bendera Macau.

Kata MK Soal Lambang Tak Boleh Ancam Kedaulatan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menilai keberadaan bendera Aceh yang dilandasi qanun Nomor 3 Tahun 2013 ten­tang Bendera dan Lambang Aceh tidak mengandung ma­salah. Menurut dia, keberadaan qanun itu secara prosedural tidak bertentangan dengan UUD 1945.

“Jika ada bendera di Aceh, itu tidak masalah. Karena di Un­dang-undang (UU) Aceh juga ada kewenangan itu. Secara pro­sedural itu tidak ada ma­salah,” ujar dia.
Akil mengatakan, seharusnya pemerintah tidak perlu khawatir dengan keberadaan bendera yang mirip dengan lambang Ge­rakan Aceh Merdeka (GAM). Sebab, antara pemerintah pusat dengan GAM telah terikat per­janjian Helsinki yang me­nye­pakati Aceh merupakan bagian dari Indonesia dan akan taat pada hukum yang berlaku.

Bendera Aceh, Zaini Abdullah, Kami Tidak Akan Pisah Dari Republik Indonesia

Gubernur Aceh ini mengga­ransi bahwa bendera Aceh bu­kanlah bendera kedaulatan. Ben­dera kedaulatan hanyalah satu, bendera merah putih.

“Itu bukan sesuatu yang men­jadi bendera kedaulatan, itu tidak benar. Aceh sekarang kan sudah damai. Bendera kedaulatan ada­lah merah putih, sedangkan ben­dera ini adalah bendera kekhu­susan di Aceh,” ujar dia kepada Rak­yat Merdeka, kemarin.


Zaini memastikan, Aceh tidak akan lepas dari NKRI dengan ada­nya bendera Aceh tersebut. Qanun soal bendera Aceh, kata dia, sudah sesuai dengan prose­dur UUD 1945. “Tidak ada mak­sud untuk Aceh itu keluar dari In­donesia,” tegasnya

Mengenai bendera Aceh yang menyerupai bendera Gerakan Aceh Merdeka, Zaini menga­ta­kan kewenangan merevisi lam­bang bendera Aceh ada di tangan DPRA.

Internasional Siap Bantu Aceh, RI Harus Hargai UUPA dan MoU Helsinki

Masalah Aceh bukanlah masalah nasional lagi, tapi masalah Aceh adalah masalah international, kami pihak CMI mempertanggung jawabkan atas perdamaian GAM dan RI. “ Ujar Ketua CMI (Crisis Management Initiave) Muhammed Jhon Kileer

Ketua CMI (Crisis Management Initiave) Muhammed Jhon Kileer mengatakan pihaknya baru saja mengetahui ada permasalahan antara Aceh dan Ri, dia mengatakan selaku ketua CMI dia berhak untuk memanggil kedua belah pihak untuk duduk kembali untuk menyelesaikan apa yang di permasalahkan antara Aceh dan Ri saat ini. Masalah Aceh bukanlah masalah nasional lagi, tapi masalah Aceh adalah masalah international, kami pihak CMI mempertanggung jawabkan atas perdamaian GAM dan RI, oleh karena itu saya menghimbakan pada RI dan Aceh agar selalu beritahukan kami kalau ada hal hal yang keliru dengan perdamaian yg hampir berumur 8 tahun ini, ungkapnya.

Bendera dan Lambang Aceh: Problem Hukum Yang Tersisa

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Helsinki, maka Gerakan Aceh Merdeka telah secara eksplisit mengakui status Aceh sebagai bagian dari NKRI

BERDASARKAN nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005, Aceh diberi sebuah status khusus dalam Negara Republik Indonesia. Dalam batas-batas tertentu, Pemerintah Aceh berwenang untuk mengatur dirinya sendiri yang memiliki perbedaan dengan daerah otonomi lainnya di Indonesia.

Status khusus yang diperoleh Aceh diantaranya diperbolehkannya Aceh memiliki partai politik yang dilokalisir keikutsertaannya dalam pemilu di wilayah Aceh, juga diperbolehkannya Aceh untuk memiliki lambang, bendera, dan lagu daerah yang berlaku secara khusus di Aceh.

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman tersebut, maka Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan DPR lalu mengundangkan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada 1 Agustus 2006. Sebagaimana dalam Nota Kesepahaman, UU Pemerintahan Aceh juga mengatur bahwa Aceh berhak memiliki Bendera, Lambang, dan Himne tersendiri yang tidak boleh dianggap sebagai lambang kedaulatan Aceh.
Namun, pada 10 Desember 2007 pemerintah juga mengeluarkan PP No 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Regulasi ini melarang bendera, lambang, dan himne daerah memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan bendera, lambang, dan himne organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis.

Kata Orang Gayo Untuk Bendera Aceh

Dari judul berita 'Bila Sebatas Identitas Bendera, Lambang GAM di Aceh Sah Saja" yang di terbitkan media online detikcom, terdapat komentar saudara kita dari gayo, berikut hasil print scrennya:



Dan di Banda Aceh di kabarkan oleh atjehpost  Massa pawai bendera minta Presiden tidak batalkan kekhususan Aceh. Petisi dibacakan terkait pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh dan dimasukkannya qanun itu ke dalam Lembaran Aceh.

Massa bentangkan bendera Aceh di halaman gedung DPRA

 MASSA peserta pawai bendera dan lambang Aceh membacakan petisi mereka saat berada di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Senin 1 April 2013.

Petisi itu dibacakan Cut Fatmadahlia, warga Banda Aceh. Petisi dibacakan terkait pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh dan dimasukkannya qanun itu ke dalam Lembaran Aceh.


Berikut isi petisi dari massa yang menamakan diri Rakyat Aceh:

1. Tetap mempertahankan Bendera Bintang Bulan dan Lambang Aceh Buraq Singa sebagai Bendera dan Lambang Aceh.

2. Mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA untuk tetap komit mempertahankan dan tidak mengubah bentuk, warna dan lambang Aceh yang telah disahkan serta telah dimasukkan ke dalam Lembaran Aceh.

3. Mendesak Kemendagri dan Presiden Republik Indonesia untuk tidak membatalkan dan tidak membenturkan kekhususan Aceh yang tertuang dalam MoU Helsinki khususnya Qanun nomor 3 tahun2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh dengan Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2007 dan dengan undang-undang lainnya.

4. Dan apabila petisi ini diabaikan oleh Pemerintah Indonesia, maka kami atas nama rakyat Aceh mendesak dan meminta CMI (Crisis Management Inisiative) serta Uni Eropa bertanggung jawab tentang perdamaian Aceh.[] (rz)

Pelantikan pengurus baru Partai Aceh

Pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud melantik pengurus baru Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh di Taman Sri Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Minggu 24 Maret 2013. Para pengurus baru itu diharapkan bersedia bekerja untuk kemajuan Partai Aceh dimasa mendatang.Sumber:www.atjehpost.com

NKRI tetap ada, karena suara dari Aceh

"Indah jika melihat perpaduan ini. Bendera Indonesia dengan merah putih, dipadu dengan bendera Aceh yang terdiri tiga warna, merah putih dan hitam, membuat suasana semakin ramai, semakin indah," katanya.

PEMANGKU Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haytar mengatakan jika Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih ada berkat suara dari Aceh.

Kata dia, ketika Belanda mengusai Jogjakarta sebagai ibukota Indonesia pada agresi Militer kedua, nama Indonesia sempat dianggap hilang oleh para penjajah. Namun hal itu lansung ditapik oleh suara dari Aceh, dengan mengabarkan pada dunia bahwa semangat perjuangan bangsa ini belum hilang. Aceh saat itu masih terus memperjuangkan kemerdekaan.

"Maka wajarlah jika hari ini kita meminta kepada Republik Indonesia untuk memberikan satu helai bendara sebagai satu entitas penting kita dalam memperjuangkan nasib bangsa ini," ujar Malik Mahmud, pada acara pelantikan DPA-PA di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Minggu, 24 Maret 2013.

Pemangku Wali Nanggroe: NKRI tetap ada, karena suara dari Aceh

 "Kita telah berjuang mempertahankan NKRI sejak awal. Jadi bendera merah putih tidak akan pernah turun di Aceh," kata Malik Mahmud saat berpidato di Pelantikan DPA Partai Aceh, Minggu 24 Maret 2013.

"Kita telah berjuang mempertahankan NKRI sejak awal. Jadi bendera merah putih tidak akan pernah turun di Aceh," kata Malik Mahmud saat berpidato di Pelantikan DPA Partai Aceh, Minggu 240 Maret 2013.

- See more at: http://atjehpost.com/nanggroe_read/2013/03/24/45113/163/5/Pemangku-Wali-Nanggroe-Bendera-merah-putih-tidak-akan-pernah-turun-di-Aceh#sthash.WNzDGm6D.dpuf

PEMANGKU Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al Haytar, mengatakan kalau bendera merah putih adalah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan Aceh adalah bagian dari NKRI.

"Kita telah berjuang mempertahankan NKRI sejak awal. Jadi bendera merah putih tidak akan pernah turun di Aceh," kata Malik Mahmud saat berpidato di Pelantikan DPA Partai Aceh, Minggu 24 Maret 2013.

Wali juga mengatakan Aceh telah banyak memberikan pengorbanan untuk negara ini, termasuk memberikan pesawat RI-1.

Pancacita sudah bisa diganti Buraq dan Singa

Lambang yang baru ini akan ada pada setiap kantor pemerintah di Aceh

LAMBANG Pancacita yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1961 sudah bisa diganti dengan Lambang Buraq dan Singa.

Hal itu disampaikan Gubernur Zaini Abdullah saat diwawancarai wartawan usai sidang paripurna pengesahan tiga rancangan qanun Aceh, Jumat 22 Maret 2013.

"Kita akan melakukan tahap demi tahap. Lambang yang baru ini akan ada pada setiap kantor pemerintah di Aceh dan tahapan ke depan juga baju dinas PNS di Aceh bakal dijahit lambang Aceh yang terbaru ini," katanya.

Zaini juga mengomentari mengenai penolakan sebagian kecil masyarakat Aceh terhadap bendera dan lambang.

"Itu hanya dimobilisasi politik saja. Lagipula yang menolak hanya sebagian kecil," ujarnya.[atjehpost.com](bna)

LAMBANG Pancacita yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1961 sudah bisa diganti dengan Lambang Buraq dan Singa.
Hal itu disampaikan Gubernur Zaini Abdullah saat diwawancarai wartawan usai sidang paripurna pengesahan tiga rancangan qanun Aceh, Jumat 22 Maret 2013.
"Kita akan melakukan tahap demi tahap. Lambang yang baru ini akan ada pada setiap kantor pemerintah di Aceh dan tahapan ke depan juga baju dinas PNS di Aceh bakal dijahit lambang Aceh yang terbaru ini," katanya.
Zaini juga mengomentari mengenai penolakan sebagian kecil masyarakat Aceh terhadap bendera dan lambang.
"Itu hanya dimobilisasi politik saja. Lagipula yang menolak hanya sebagian kecil," ujarnya.[](bna)
- See more at: http://atjehpost.com/nanggroe_read/2013/03/23/44947/163/5/Gubernur-Aceh-Pancacita-sudah-bisa-diganti-Buraq-dan-Singa#sthash.kUpmf3Ar.dpuf

Lambang yang baru ini akan ada pada setiap kantor pemerintah di Aceh - See more at: http://atjehpost.com/nanggroe_read/2013/03/23/44947/163/5/Gubernur-Aceh-Pancacita-sudah-bisa-diganti-Buraq-dan-Singa#sthash.kUpmf3Ar.dpuf

Gubernur Aceh: Pancacita sudah bisa diganti Buraq dan Singa - See more at: http://atjehpost.com/nanggroe_read/2013/03/23/44947/163/5/Gubernur-Aceh-Pancacita-sudah-bisa-diganti-Buraq-dan-Singa#sthash.kUpmf3Ar.dpuf

Gubernur Aceh: Pancacita sudah bisa diganti Buraq dan Singa - See more at: http://atjehpost.com/nanggroe_read/2013/03/23/44947/163/5/Gubernur-Aceh-Pancacita-sudah-bisa-diganti-Buraq-dan-Singa#sthash.kUpmf3Ar.dpuf